Anggota Komisi X DPR Zulfadli mengatakan persoalan banyaknya prosentase ketidaklulusan UN di Prov. NTT dan beberapa wilayah timur lainnya, DPR berharap pemerintah secara serius melakukan intervensi terhadap kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya supaya UN lebih baik di wilayah tersebut.

“Kita sangat menyayangkan, dan memang dari tahun ke tahun UN di NTT selalu mendapat prosentase hasil ketidaklulusan yang tinggi, padahal kita menginginkan dengan UN ini ada intervensi kebijakan daripada Menteri Pendidikan terhadap daerah-daerah yang memang prosentase UN nya rendah,”ujar Zulfadli sebelum Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (20/5)

Ia menyadari, memang selama ini NTT dan beberapa wilayah daerah Timur, merasa UN ini sangat menjadi beban, karena memang mutu mereka masih jauh dibawah rata-rata daripada mutu diluar daerah timur.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, bahwa kita semua pahami bersama bahwa UN tidak merupakan satu-satunya faktor kelulusan tapi cukup menentukan dengan 60 persen bobot daripada UN itu sendiri, “Tentu ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kelulusan,  dan UN tetap diperlukan dalam rangka untuk mendorong supaya mutu pendidikan meningkat”tegasnya.

Ketika ditanya, solusi bagi siswa yang tidak lulus UN, ia menjelaskan bahwa pemerintah memberikan jalan keluar adanya Paket C, “Jadi bagi yang tidak lulus bisa ikut ujian Paket C, untuk bisa mendapatkan kelulusan, saya pikir itu juga menjadi salah satu solusi,”ujarnya.

Untuk itu ia berharap, kedepannya pemerintah harus mencari tahu dulu penyebab tingginya ketidaklulusan di NTT, kalau memang ini karena lemahnya sistem proses mengajar di daerah timur, maka harus ada intervensi yang khusus yang dilakukan kepada sekolah-sekolah didaerah timur khususnya di NTT.(nt), foto : naefurodjie/parle/hr.